Empat Menteri Jokowi Kompak Sebut Penyaluran Bansos Tak Terkait Pemilu 2024

JAKARTA, Quarta.id– Empat menteri Kabinet Indonesia Maju kompak menyatakan bahwa bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pada Februari 2024 lalu tidak berkaitan dengan peristiwa Pemilu 2024.

Keempat menteri hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberi keterangan pada sidang sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Keempat menteri tersebut yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

BACA JUGA: Saldi Isra Tanya Empat Menteri Mengapa Jokowi Lebih Banyak Bagikan Bansos di Jawa Tengah

Para menteri ini dimintai keterangan oleh Mahkamah berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keempat menteri memberikan keterangan sekaligus untuk dua permohonan yaitu Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

BACA JUGA: Anwar Usman Kembali Langgar Kode Etik, MKMK Jatuhkan Sanksi Teguran Tertulis

Muhadjir menyebut, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujarnya di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, dikutip dari laman mkri.id, Jumat (5/4/2024).

BACA JUGA: Klaim Tak Bicarakan Pemilu saat Rapat Bansos, Airlangga: Kami Fokus pada Pekerjaan

Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun.

Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari – Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat. Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sementara itu, Airlangga mengatakan, mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos.

BACA JUGA: Ahli Paslon 02: MK Tak Berwenang Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

El Nino disebut menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun.

BACA JUGA: Romo Magnis: Presiden Gunakan Kekuasaan untuk Kepentingan Keluarganya Memalukan!

Sri mengklaim, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024.

Sementara Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023. Dari jumlah tersebut, 98,65% atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.