Forum Guru Besar (FGB) ITB Rekomendasikan Pembenahan Bidang Kesehatan kepada Capres

BANDUNG, Quarta.id- Indonesia termasuk negara dengan layanan dan fasiltas kesehatan yang masih rendah.

Hal itu ditandai dengan jumlah rumah sakit dan puskesmas yang masih jauh dari angka ideal. Begitupun tenaga dokter, terutama dokter spesialis, juga belum seimbang dengan jumlah penduduk.

Padahal, di saat yang sama angka pengidap penyakit utama setiap tahunnya justru semakin meningkat.

Kualitas layanan dan fasilitas kesehatan yang masih rendah ini membutuhkan pembenahan.

BACA JUGA: Mengenal Social Anxiety Disorder, Gangguan Kesehatan Mental yang Paling Banyak Menimpa Remaja Indonesia

Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (FGB ITB) merekomendasikan beberapa poin pembenahan bidang kesehatan. Rekomendasi FGB ITB dimaksudkan sebagai masukan bagi calon presiden (capres) RI 2024-2029.

Rekomendasi tersebut disampaiikan melalui forum bertajuk “Tantangan dan Peluang Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselanggarakan secara luring dan daring pada Rabu (24/1/2024).

Ketua FGB ITB, Edy Tri Baskoro, menyebut, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik dari segi jasmani dan rohani.

BACA JUGA: Mantan Direktur WHO Ini Imbau Debat Capres Angkat Topik Penyakit Menular Terabaikan

“Kesehatan masyarakat menjadi faktor penting penunjang produktivitas masyarakat. Negara bertanggung jawab penuh terhadap layanan kesehatan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 3,” ucap Edy dikutip dari publikasi laman itb.ac.id Selasa (30/1/2024).

Akademisi ITB Tati Latifah Erawati Rajab mengungkapkan, Indonesia termasuk negara dengan layanan dan fasiltas kesehatan yang rendah.

“Berdasarkan data BPS 2023, Indonesia hanya memiliki layanan kesehatan rumah sakit berjumlah 3.000 dan Puskesmas berjumlah 10.000,” ungkap Tati Latifah.

BACA JUGA: Program Kerja Capres Bidang Kesehatan Perlu Selaras dengan Agenda Utama WHO 2024

Tati juga menyampaikan data Kementerian Kesehatan RI 2023, jumlah dokter per seribu penduduk hanya 0,7 dengan jumlah dokter spesialis kurang dari 0,03.

Sementara itu, angka pengidap penyakit utama setiap tahunnya semakin meningkat. Hal itu dilihat dari klaim BPJS yang mencapai Rp34 triliun pada 2023 (meningkat 44,4 % dari tahun 2022).

“Indonesia perlu membentuk program realistis, solid, dan integrasi yang berdampak luas dan mendongkrak seluruh sistem,” ujarnya.

BACA JUGA: Cawapres Adu Gagasan Bangun Desa, Siapa Unggul? Ini Penilaian Pakar IPB

FGB ITB merekomendasikan peningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan dengan memberikan tanggung jawab kepada pihak puskesmas untuk dapat melakukan medical check up.

“Dengan jumlah puskesmas yang banyak, harapannya medical check up dapat memonitor kesehatan masyarakat di 38 provinsi,”

Tati menambahkan, layanan ini dapat dijalankan dengan pemenuhan fasilitas yang dapat dilakukan bertahap, misalnya program lima tahunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Pemenuhan fasilitas juga dapat memanfaatkan produk inovasi dari perguruan tinggi negeri seperti halnya ITB yang telah membuat produk biomedika seperti perangkat EKG, NIVA, Elisa, M-Health, CPM, dan masih banyak lagi,” tutup Tati Latifa.