Follow Us :
Australia Resmi Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos, Alasannya Bisa Rusak Kesehatan Mental
Al-Qadri Ramadhan
CANBERRA, Quarta.id– Pemerintah Australia akhirnya menetapkan Undang-Undang Usia Minimum Media Sosial yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial.
Langkah sangat maju dibuat negara Kanguru tersebut dalam upaya mengurangi dampak buruk media sosial (medsos) pada kesehatan mental generasi muda. Kebijakan progresif yang patut menjadi contoh negara lain, termasuk Indonesia dengan pengguna medsos terbesar merupakan usia remaja.
BACA JUGA: Judi Online Sebabkan Gangguan Mental Serius? Ini Kata Ahli
Dilansir Reuters, Keputusan Australia tersebut dibuat pada Kamis (28/11/2024). Keputusan yang melegakan banyak pihak setelah isu ini memicu perdebatan emosional di negara tersebut.
Undang-undang tersebut memaksa raksasa teknologi dari Instagram dan pemilik Facebook Meta (META.O), membuka tab baru bagi TikTok agar menghentikan anak di bawah umur masuk ke platform. Jika tidak perusahaan teknologi harus siap menghadapi denda hingga A$49,5 juta (USD32 juta).
Uji coba metode untuk menegakkan larangan tersebut akan dimulai pada Januari dan ketentuan tersebut akan berlaku dalam satu tahun.
Undang-undang tersebut menjadikan Australia sebagai contoh uji coba, terutama bagi banyak negara yang sebelumnya telah berencana untuk membuat undang-undang mengenai pembatasan usia di media sosial.
Negara-negara termasuk Perancis dan beberapa negara bagian AS telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi akses bagi anak di bawah umur tanpa izin orang tua, namun larangan Australia bersifat mutlak.
BACA JUGA: Waspada jika Mengalaminya, Ini Gejala Depresi Menurut Dokter Kesehatan Jiwa
Sebelumnya, larangan penuh terhadap anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial di Florida digugat di pengadilan atas dasar kebebasan berpendapat.
Pengesahan undang-undang tersebut dilakukan setelah pembahasan berlangsung maraton. Ini sekaligus menandai kemenangan politik bagi Perdana Menteri Anthony Albanese yang beraliran kiri-tengah yang akan mengikuti pemilu pada 2025 di tengah kemerosotan elektabilitas dalam jajak pendapat.
BACA JUGA: Cegah Anak Jadi Korban Pelecehan Seks, Orang Tua Penting Ajarkan Pendidikan Ini
Larangan tersebut mendapat penolakan dari pendukung privasi dan beberapa kelompok hak anak, namun menurut jajak pendapat terbaru di negara tetangga Indonesia itu, 77% penduduk setuju dengan itu.
Undang-undang Usia Minimum Media Sosial lahir dengan latar belakang penyelidikan parlemen pada 2024 yang mendengarkan bukti dari orang tua dari anak-anak yang telah melukai diri sendiri karena penindasan di media sosial.
BACA JUGA: Mengenal Self Healing, Cara Menyembuhkan Diri dari Luka Batin
Namun, undang-undang baru tersebut bisa menjadi pisau bermata dua. Bukan tidak mungkin larangan tersebut dapat membebani hubungan Australia dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Pemilik X (Twitter), Elon Musk, yang merupakan tokoh sentral dalam pemerintahan presiden terpilih Donald Trump, mengatakan dalam sebuah postingan bulan ini bahwa larangan tersebut tampaknya merupakan "pintu belakang untuk mengontrol akses ke internet, internet oleh seluruh warga Australia". Hal ini juga dibangun di atas suasana antagonisme yang ada antara Australia dan sebagian besar perusahaan teknologi raksasa yang berdomisili di AS.
BACA JUGA: Waspada Child Grooming, Orang Tua Harus Makin Ketat Mengawasi Aktivitas Anak di Internet
Australia adalah negara pertama yang membuat platform media sosial membayar royalti kepada media karena membagikan konten mereka dan kini berencana mengancam mereka dengan denda karena gagal memberantas penipuan.
Juru bicara Meta mengatakan pemilik Facebook menghormati undang-undang Australia, namun mereka prihatin dengan proses yang mempercepat undang-undang tersebut disahkan tanpa mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti mengenai apa yang telah dilakukan industri untuk memastikan pengalaman yang sesuai dengan usia, termasuk gagal mendengar suara-suara yang dari anak muda.
BERITA LAINNYA
