Kepala BKKBN Bicara Kemungkinan Demografi Semu di IKN, Simak Penjelasannya

JAKARTA, Quarta.id– Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto mengingatkan kemungkinan demografi semu terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Demografi semu bisa terjadi karena banyak pendatang usia kerja yang datang ke Kalimantan Timur, namun penghasilan yang diperoleh tidak berdampak pada daerah setempat.

BACA JUGA: Rekrutmen ASN untuk IKN, Menpan RB Janjikan Formasi Khusus bagi Putera-Puteri Kaltim

Menurutnya, apabila IKN dinilai bonus demografinya, akan tampak ada cekungan yang tajam. Dependency ratio atau rasio ketergantungan di IKN pun bahkan bisa di bawah 40. Dengan kata lain, setiap 100 orang hanya menanggung kurang dari 40 orang yang tidak bekerja.

“Sehingga kesempatan untuk kaya besar, seolah-olah. Padahal pekerja pendatang di sana mengirim uangnya ke keluarga daerah asalnya, tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat sekitar IKN. Sehingga ini menjadi bonus demografi yang agak semu. Ini harus menjadi perhatian khusus,” tegas Hasto pada acara penandatanganan kesepahaman bersama antara BKKBN dan Otorita IKN di Astara Hotel Balikpapan, Jum’at (10/5/2024) dikutip dari laman bkkbn.go.id.

BACA JUGA:Kementerian PUPR Rekrut 26.000 Calon ASN, Tunjang Kebutuhan Proyek Infrastruktur dan IKN

Hasto lalu menjelaskan kondisi bonus demografi Indonesia saat ini. Menurutnya, Indonesia sebetulnya telah melewati puncaknya pada 2020 dengan dependency ratio 44 untuk nasional. Artinya, setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja.

Namun, kondisi demografi nasional itu disebutnya berbeda dengan Kalimantan Timur, lokasi IKN. Jumlah angkatan kerja Kalimantan Timur  jauh lebih banyak sehingga dependency ratio-nya lebih rendah dari provinsi lain.

Hanya saja, usia angkatan kerja lebih besar dibandingkan usia bukan angkata kerja ternyata bukan jaminan sehingga kemungkinan bonus demografi semu terjadi.

BACA JUGA: Dalam 10 Tahun Indonesia Bangun 27 Bandara Baru, di Mana Saja?

Hasto lantas berharap BKKBN dan Otorita IKN dapat bersama-sama membangun kualitas sumber daya manusia  (SDM) di wilayah IKN. 

“Kami optimis bersama jajaran untuk mempersiapkan keluarga berkualitas, masyarakat di IKN sebagai pilot project,” ujarnya.

Dalam hal pembangunan SDM, Hasto menyebut IKN dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Untuk itu, SDM wajib menjadi perhatian utama pemerintah.

BACA JUGA: Siap-siap, Lowongan 1,28 Juta CPNS Dibuka Juni 2024, Tersedia 20.000 Formasi Talenta Digital

“Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3200 orang, sehingga zero stunting,” lanjutnya.

Hasto mengatakan BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.