Singgung Kode Etik, Anies: Dulu KPK Datang ke Suatu Tempat Tidak Ikut Makan

JAKARTA, Quarta.id– Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengenang standar tinggi kode etik yang pernah dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Standar etika tinggi yang dipegang teguh beberapa tahun lalu itu kini tidak ditemukan lagi di lembaga tersebut.

“Kita ingat di era di mana KPK datang di sebuah tempat tidak mau makan, tidak mau ikut kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan ke KPK,” ujarnya saat berpidato  di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/01/2024) malam.

BACA JUGA: Solusi Prabowo Memberantas Korupsi: Naikkan Gaji Pejabat

Anies bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar diundang KPK untuk menyampaikan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut, KPK saat ini bukan hanya butuh undang-undang yang harus memberikan kekuatan dan kemandirian, melainkan di dalamnya, baik pimpinan maupun seluruh staf juga perlu bekerja dengan kode etik yang amat tinggi.

BACA JUGA: Ganjar: Miskinkan Pelaku Korupsi, Nusakambangan Tempat Terbaik untuk Koruptor

Dia juga menyinggung soal perbaikan rekrutmen pimpinan dan juga pegawai KPK. Menurutnya, rekrutmen  di KPK harus diperbaiki sama-sama. Dia mengingatkan lembaga tersebut bukan sekadar tempat untuk mencari pekerjaan, melainkan tempat untuk memberantas korupsi.

Berpidato selama 10 menit, Anies antara lain menyampaikan pentingnya menuntaskan RUU Perampasan Aset. Untuk menciptakan efek jera maka koruptor harus disita asetnya untuk negara.

“Koruptor harus dimisikinkan. Tidak ada pilihan lain.  Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” tegasnya.

BACA JUGA: Malam Ini, KPK Uji Komitmen Pemberantasan Korupsi Tiga Capres

Anies lantas menyampaikan sejumlah gagasan lain dalam upaya pemberantasan korupsi jika diberi mandat oleh rakyat di Pilpres 2024.

Salah satu fokusnya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia setuju dengan KPK yang terus mendorong para pejabat menyampaikan LHKPN-nya secara berkala. Bagi pejabat yang berani bermain-main dengan LHKPN, dia menilai perlu diberi sanksi.

“Saya setuju, jika itu tidak dilaksanakan (lapor LHKPN) maka bisa dilakukan demosi bahkan reposisi atau sanksi yang lain,” ujarnya.

BACA JUGA: KPK Galakkan Desa Anti Korupsi, Berikut Indikatornya!

Anies juga berbicara tentang pentingnya memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor.

“Bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu (koruptor), mereka dapat reward yang setara,” paparnya.

Terkait sektor utama yang selama ini menjadi lokasi terjadinya praktik korupsi, Anies menyebut perlu penanganan lebih awal pada beberapa titik.

Satu di antaranya adalah sektor pangan. Korupsi pada  sektor ini disebut berdampak amat besar pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Insiden Iklan Videotron Diturunkan, Ini Pesan Anies untuk K-popers Pendukungnya

Begitupun pemberantasan korupsi yang terjadi pada sektor layanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga menjadi prioritas ditangani di awal.

Dia juga bertekad membasmi bisnis ilegal, judi, dan narkoba.

“Ini sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu jadi perhatian dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini juga berencana untuk mendorong  penuntasan RUU Pendanaan Politik.

Salah satu persoalan saat ini menurut dia adalah saat proses pelibatan politik, baik itu pada kegiatan partai politik atau kampanye, tidak diberikan ruang yang cukup untuk pendanaan oleh negara dan publik.

“Itu salah satu sumber korupsi di republik ini,” tandasnya.