Ganjar: Miskinkan Pelaku Korupsi, Nusakambangan Tempat Terbaik untuk Koruptor

Al-Qadri Ramadhan
Pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD  seusai menyampaikan gagasan pemberantasan korupsi di Gedung KPK, Rabu (17/01/2024). (Foto:  @ganjarpranowo),
Pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD seusai menyampaikan gagasan pemberantasan korupsi di Gedung KPK, Rabu (17/01/2024). (Foto: @ganjarpranowo),

JAKARTA, Quarta.id– Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung Nuskambangan sebagai tempat terbaik untuk koruptor.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat berbicara selama 10 menit berkaitan komitmennya sebagai capres dalam pemberantasan korupsi, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu (17/01/2024) malam.

BACA JUGA: Malam Ini, KPK Uji Komitmen Pemberantasan Korupsi Tiga Capres

Awalnya Ganjar yang hadir bersama calon wakil presiden Mahfud MD menyampaikan sejumlah langkah-langkah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan apabila terpilih di Pilpres 2024.

Di antaranya, dia akan menerapkan digitalisasi keuangan di birokrasi untuk mencegah praktik transaksional. Selain itu, dia akan  membuat regulasi yang bisa membuat efek jera dan mencegah konflik kepentingan.

Selain itu, mengawasi kekayaan penyelenggara negara yang tidak sesua dengan profil di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia juga berkomitmen menegakkan kode etik penyelenggara negara, dan meminimalisasi rangkap jabatan.

Jika semua langkah itu sudah dilakukan namun masih ada saja yang melakukan korupsi, maka dia menyebut Pulau Nusakambangan sebagai tempat untuk memenjarakan para pelaku korupsi.

BACA JUGA: KPK Galakkan Desa Anti Korupsi, Berikut Indikatornya!

“Lalu, kalau itu tidak jera, efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira detterence effect-nya adalah Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” ujarnya.

Dalam paparannya, Ganjar menekankan digitalisasi keuangan sebagai langkah pertama dalam pencegahan korupsi. Dengan digitalisasi,  penghematan diakui bisa dilakukan.

“Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka musti ada pembatasan. E-budgeting , E-Planning  untuk transparansi dalam birokrasi menjadi kewajiban,” tegasnya.

Dia juga menekankan transparansi  anggaran. Anggaran disebut harus jelas asal-usulnya dan benar-benar  harus sampai ke pelaksana dan harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.

BACA JUGA: Menakar Janji Populis Capres, Realistis atau Utopis?

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berbicara soal penguatan kelembagaan dan pentingnya koordinasi di antara lembaga aparat penegak hukum.  

Dia juga berkomitmen mengembalikan independensi KPK.

“Ketika KPK independen maka menjaga independensi dan integritas aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh apapun,” tegasnya.

Kejaksaan dan kepolisian disebut juga perlu didorong agar transparan dalam penegakan hukum serta bebas dari intimidasi.

Ganjar juga menyinggung perlunya penambahan pasal dalam RUU Perampasan Aset.

BACA JUGA: Heboh, Iklan Videotron K-popers untuk Anies Mendadak Diturunkan, Ada Apa?

Sedangkan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, Ganjar juga menekankan perlunya cross check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk memublikasi hasil audit setiap lembaga.

“Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apapun dalam pemerintahan dan kekuasaan, kepercayaan adalah nomor 1,” tegasnya.

 

Ikuti Kami :
Posted in

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *