JAKARTA,Quarta.id– Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai salah satu penyebab kejahatan korupsi masih marak di Indonesia adalah gaji pejabat yang rendah, terutama pejabat pengelola anggaran.
Dia ingin kualitas hidup para pejabat ke depan lebih dijamin dan diperbaiki. Penghasilan yang diterima oleh pejabat harus sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.
“Kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar,” ujarnya saat berpidato di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/01/2024) malam.
BACA JUGA: Ganjar: Miskinkan Pelaku Korupsi, Nusakambangan Tempat Terbaik untuk Koruptor
Prabowo bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka diundang KPK untuk menyampaikan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi.
Prabowo lantas mencontohkan kehidupan seorang hakim di luar negeri. Di negara-negara maju, kata dia, para hakim, apalagi hakim tertinggi atau hakim agung, dijamin jabatannya seumur hidup.
Di negara tersebut, ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, bahkan kediaman resminya lebih besar dari seorang perdana menteri.
“Hakim dijamin penghasilannya besar sehingga bisa dijamin tidak ada insentif untuk korupsi,” jelas capres yang juga menteri pertahanan RI ini.
BACA JUGA: Malam Ini, KPK Uji Komitmen Pemberantasan Korupsi Tiga Capres
Kondisi sebaliknya menurut Prabowo terjadi di Indonesia. Sekarang ini, kata dia, gaji direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, jauh lebih besar dari seorang panglima TNI, atau dirjen-dirjen, dan menteri-menteri yang memegang anggaran negara dalam jumlah triliunan.
Dia menyebut pendekatan KPK dalam memberantas korupsi selama ini sudah benar, yakni melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan. Namun, dia menilai itu harus ditingkatkan.
BACA JUGA: KPK Galakkan Desa Anti Korupsi, Berikut Indikatornya!
“Kita harus mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi, kita perbaiki kualitas hidup (pejabat), kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara,” jelasnya.
Dalam hal kemampuan anggaran untuk membayar gaji tinggi para pejabat, dia meminta agar tidak perlu dikhawatirkan.
“Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya bukan negara miskin,” tandasnya.