Sekjen Kemendagri Blak-blakan Sebut Ada Pegawai Negeri Main 4 Kaki di Pemilu demi Cari Jabatan

JAKARTA, Quarta.id- Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri dilarang melakukan politik praktis dan terlibat dukung mendukung partai politik atau pasangan calon di pemilu atau pilkada.

Namun kenyataannya, masih banyak pegawai negeri yang melanggar aturan yang sudah digariskan tersebut.

BACA JUGA: Asyik! Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Berikut Rinciannya

Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyebut, sebagian pegawai negeri mendukung kandidat dengan harapan mendapatkan jabatan jika orang yang didukung tersebut terpilih.

“Saya sampaikan ini karena saya pegawai sejak dari kantor camat jadi kelakuan pegawai negeri ini saya bisa amati sedikit-sedikit,” ujarnya saat berbicara pada acara Korpri Menyapa (Komen) dengan tema ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pascapemilu di Jakarta, Rabu (6/3/2024) dan disiarkan lewat YouTube.

BACA JUGA: Mendagri Sorot Timses dan Keluarga Pejabat Banyak Jadi Honorer, Ombudsman Bilang Begini

Suhajar mengungkapkan pegawai negeri saat ini terbagi dalam tiga jenis atau golongan. Pertama kelompok profesional. Pegawai jenis ini hanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan tidak terlibat dukung mendukung politik.

Kedua, golongan pegawai negeri yang avonturir, atau orang yang suka berpetualang.

“Ada sebagian pegawai negeri yang merasa macam kurang nyaman, dia punya obsesi untuk masuk ke sebelah.  Karena itu yang ini-ini (golongan avonturir) akan tergoda walaupun dia belum lepas dari pegawai negeri, dia mulai main-main. Mulai dukung si A si B, dan ini terjadi di semua lapis,” paparnya.

BACA JUGA: Ombudsman: Jangan Hanya Tunda PHK 2,3 Juta Honorer, Segera Beri Mereka Kejelasan Status

Golongan pegawai negeri avonturir diakui bukan hanya ada di daerah, tapi juga pada eselon I di pusat. Sebagian avonturir ini disebut melakukan perjanjian yang tidak tertulis dengan calon-calon.

“Besok kalau Bapak menang saya jadi apa Pak? Pokoknya kau pilih saja jabatan yang mana. Begitu kalimatnya. Bahkan ini yang membuat gundah gulana pegawai-pegawai negeri,” lanjutnya.

BACA JUGA: Diberikan Kuota Pada Seleksi CPNS, Ini Hal Penting Terkait Formasi Khusus Penyandang Disabilitas

Suhajar meminta mereka yang menaruh kaki di mana-mana ini bersikap ksatria dengan cara mundur sebagai pegawai negeri.

“Ada yang main, kakinya cuma dua dipasang empat. Ada itu, di tambah-tambah. Anda silakan menekuni yang mana, kita tidak bisa kendalikan, Anda punya hak. Tapi kalau Anda mau ikut partai, mundurlah secara jantan, tidak apa-apa,” tegasnya.

BACA JUGA: Tiga Fraksi Kompak Dorong DPR Selidiki Kecurangan Pemilu, Hak Angket Bakal Sulit Dibendung

Ketiga, menurut Suhajar, pegawai negeri yang tidak jelas warnanya. Golongan ini cenderung melihat peluang. “Mereka wait and see. Kita tengok sajalah dulu. Dalam bekerja pun seperti itu,” ujarnya.

Dia lantas meminta agar pemimpin birokrasi harus bisa memetakan tiga jenis pegawai negeri tersebut. Bagi yang bekerja profesional diminta untuk dipompa agar lebih bekerja keras lagi.

BACA JUGA: Dukung Angket dan Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Ini Profil Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah

Sedangkan kelompok kedua dan yang wait and see, diminta agar diberi contoh supaya dia yakin. Dengan begitu akhirnya pegawai negeri bisa lebih banyak yang ikut (loyal pada pimpinan).  

Dikatakan, cukup 60% saja pegawai negeri yang loyal, itu sudah bagus.

“Pegawai yang tidak suka sama sekali, terapinya beda. Artinya harus di-breafing dengan cara khusus dan kalau tetap melakukan pelanggaran, ya diberikan sanksi.