Dorong Perbaikan Tata Kelola MBG, Guru Besar UGM Minta Penerima Manfaat Lebih Tepat Sasaran

YOGYAKARTA, Quarta.id- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) terungkap.

Di tengah proses pembenahan tata kelola, pemerintah juga mulai melakukan refocusing program dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menyusul berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum tepat sasaran.

Dilansir dari ugm.acid, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, Prof. Sri Raharjo, mengatakan bahwa tujuan MBG seringkali dipersepsikan sama dengan program penurunan stunting, padahal keduanya memiliki fokus yang berbeda.

BACA JUGA: Dari Keracunan Massal hingga Menu Lele Mentah, Program MBG Perlu Evaluasi Total!

“MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda,”ujarnya, Selasa (30/6).

Menurut Sri, pemerintahan yang lalu sebenarnya telah menjalankan program percepatan penurunan stunting selama sekitar sepuluh tahun terakhir. Karena itu, pengalaman tersebut seharusnya menjadi pembelajaran dalam merancang MBG.

Ia menilai salah satu kelemahan mendasar program ini adalah sasaran penerima manfaat yang belum diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di marginal,”katanya.

BACA JUGA: Hari Gizi Nasional dan Ancaman Obesitas pada Anak Indonesia

Sri beranggapan bahwa sejak awal pemerintah lebih berorientasi pada target menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat. Akibatnya, berbagai kesiapan pendukung, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga sistem keamanan pangan, belum sepenuhnya siap ketika program mulai dijalankan.

Kondisi tersebut, menurutnya, terlihat dari munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang baru diikuti dengan pembenahan standar sanitasi dan higiene.”Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu,” ujarnya.

Selain kesiapan pelaksanaan, Sri juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG melalui pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran di kementerian maupun pemerintah daerah.

BACA JUGA: Akadamisi UGM Ini Ungkap Sejumlah Problem pada Upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat Indonesia

Ia menilai pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman program penurunan stunting yang telah berjalan selama bertahun-tahun, alih-alih membangun sistem baru tanpa menjadikan praktik baik sebelumnya sebagai acuan.

“Saya katakan “too much too soon”. Lesson learned dari program penurunan stunting seharusnya dijadikan acuan dalam perancangan MBG,” katanya.

Sri menjelaskan jika program penurunan stunting sebelumnya melibatkan berbagai kementerian sesuai tugas dan fungsinya sehingga intervensi dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari penyediaan sanitasi, edukasi gizi, hingga bantuan sosial untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. “Pendekatan tersebut lebih sistematis dibanding membentuk lembaga baru dengan kebutuhan anggaran yang besar,” imbuhnya.

BACA JUGA: Edukasi Seks Jangan Dianggap Tabu, Ini Manfaat Pentingnya buat Remaja

Menanggapi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan MBG, Sri menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga desain program yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Korupsi itu dipengaruhi oleh pelakunya atau orangnya, tapi bisa juga peluang korupsi itu dibuat karena desain dari program ini,” ujarnya.

Ia menilai skema MBG yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, dan mitra pelaksana menciptakan rantai pengelolaan yang panjang sehingga membuka lebih banyak titik yang perlu diawasi.

BACA JUGA: Rakyat Lelah, Golput Merajalela

Menurutnya, semakin banyak perantara yang terlibat, semakin besar peluang munculnya praktik rente maupun kickback apabila pengawasan tidak berjalan optimal. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme yang lebih sederhana, misalnya melalui kantin atau dapur sekolah yang telah berjalan sehingga rantai birokrasi dapat dipersingkat dan pengelolaan anggaran menjadi lebih mudah diawasi.

Selain tata kelola, Sri juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis data. Dikatakan Sri, apabila tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi, pemerintah perlu memiliki data awal mengenai kondisi gizi penerima manfaat sebelum program dijalankan.

“Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, kondisi penerima manfaat harus diukur lebih dulu sebagai baseline. Dengan begitu, keberhasilan program bisa dievaluasi setelah berjalan,”ujarnya.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui daerah yang berhasil maupun yang masih memerlukan perbaikan sehingga penyempurnaan program dilakukan berdasarkan bukti. Sri berharap evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga pada efektivitas program dalam meningkatkan status gizi masyarakat sesuai tujuan awal program.