Wajah Baru SLPI, Program Kemitraan UNDP, Indonesia dan Swiss untuk Harmoni Bumi dan Manusia

JAKARTA, Quarta.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) yang menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.

Pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.

BACA JUGA: Jelang Batas Akhir Penutupan TPA Open Dumping, KLH Beri Warning pada Pemerintah Daerah

Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multipemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

Y.M. Olivier Zehnder, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN menuturkan, SLPI merupakan bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I ini,

BACA JUGA: PBB: 4,9 Juta Anak di Dunia Meninggal Sebelum Ulang Tahun Kelima

Olivier melanjutkan, pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik.

“Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” kata Olivier,  di sela-sela peluncuran Fase Baru Transformasi Lanskep Berkelanjutan di Indonesia, Senin (22/6/2026) di Balai Kartini Jakarta.  

BACA JUGA: Bicara pada Forum PBB, Kepala BMKG Beberkan PR Dunia untuk Wujudkan Laut yang Aman

Menurut Olivier, SLPI Fase II ini hadir pada momen krusial saat Indonesia [AA1] berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga sumber daya alam yang menjadi landasan kesejahteraan jangka panjang.

Olivier menyebutkan bahwa program yang akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur ini, akan didanai sebesar CHF 1,6 juta.

“Menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” ujarnya.

BACA JUGA: BMKG Beri Penjelasan Terkait Isu Bumi Akan Gelap pada 8 April Mendatang

Aretha Aprilia, Head of Nature and Low Carbon Development Unit United Nation Development Program (UNDP) Indonesia menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI,

Aretha menambahkan, UNDP meneguhkan komitmennya untuk mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan seluruh platform yang ada dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak.” kata Aretha

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Dida Gardera, Staf Ahli Kementerian Koordinator  Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Dida, fase II adalah kesempatan bagi pihaknya untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan, sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal.

Lanskap Indonesia, kata Dida, merupakan aset nasional yang dengan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional. Peluncuran SLPI Fase II ini, ungkap Dida, menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program.

“Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang,” imbuhnya.