Greenpeace Berikan Rapor Merah pada Penanganan Krisis Iklim Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, Quarta.id—Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. 

Merespon kondisi tersebut, Greenpeace Indonesia melakukan kritik dengan membentangkan spanduk raksasa di Bundaran HI, kawasan MH Thamrin Jakarta Pusat. Spanduk berlatar warna kuning bertuliskan beberapa kata itu menjadi perhatian pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Beberapa pengendara bahkan sengaja menepi untuk bisa menyaksikan aksi yang terbilang “berani” itu.    

“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, kepada Quarta.id, Selasa (20/10/2026).

BACA JUGA: Presiden Baru dan “Bom Waktu” Bernama TPA

Jeany menuturkan, kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tengah situasi ini, Ia melanjutkan, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Temuan riset terbaru kami  malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Jeany.

BACA JUGA: Populasi Satwa Liar Menurun 73% Dalam 50 Tahun akibat Perubahan Iklim

Laporan Greenpeace Indonesia bertajuk “Besok Harga Naik!” mengungkap bagaimana dampak krisis iklim pada kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya). Hasil riset menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan  pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat.

Sementara itu, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

BACA JUGA: Peliknya Masalah Sampah di Indonesia, Belantara Foundation: Perlu Strategi Terpadu

Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, menyoroti klaim Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 5,45% dalam paruh pertama 2026.

Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya.

“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” Atha menegaskan.

BACA JUGA: (OPINI) Duka Sumatra dan Ancaman Bencana Hidrometeorolgi di Indonesia

Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, Atha melanjutkan, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan. Laporan ini, ujar Atha, mencatat bahwa 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.

Atha mengungkapkan, sebanyak 38,78% responden dalam laporan tersebut, memilih untuk menanam kebutuhan pokok di rumah yang membantu menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan. Untuk menambah pendapatan, 56,79% responden memilih untuk mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menambah pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan.

BACA JUGA: Perubahan Iklim Bisa Membuat Kopi Tak Lagi Senikmat Dulu

Sementara itu, 17,73% sisanya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan. Berbagai upaya ini, ungkap Dia, menunjukkan bahwa daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.

Beban tersebut semakin berat ketika masyarakat juga harus menghadapi berbagai bencana iklim. Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.  

BACA JUGA: PSEL Kembali Disorot, WALHI: Dipaksakan dengan Narasi Menyesatkan

Di sisi lain, Athas menyayangkan keputusan pemerintah yang justru memprioritaskan anggaran negara pada program-program yang memperburuk beban masyarakat di tengah dampak krisis iklim, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan inflasi harga pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika Indonesia diterpa berbagai bencana. Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian.

Temuan dan rekomendasi dalam riset Greenpace Indonesia sejatinya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim.

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup dimana dampak paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi, lalu apa kerja pemerintah?” Atha menegaskan. Sekadar gambaran, Selasa (20/10) menjadi momentum bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran yang genap dua tahun memimpin negeri ini. Selain unjuk rasa beberapa kelompok masyarakat sipil juga menggelar diskusi hingga konfrensi pers