Ganjar dan Anies Kompak Goreng Isu Bansos Saat Debat, Menyindir Jokowi?

JAKARTA, Quarta.id– Pemandangan unik terjadi pada debat kelima calon presiden (capres) pada Minggu (4/4/2024) malam di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta..

Pada sesi tanya jawab antarcapres, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal penyaluran bansos.

Selama masa kampanye pilpres, bansos yang disalurkan pemerintahan Presiden Jokowi memang menuai kritik karena ditengarai ditunggangi kepentingan politik demi mendapat keuntungan elektoral.

BACA JUGA: Debat Capres Diprediksi Panas, Hasilnya Bakal Jadi Penentu Pilpres Satu atau Dua Putaran

Bansos yang nilainya bertambah dan penyalurannya dirapel jelang pencoblosan dinilai menguntungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disinyalir didukung oleh Presiden Jokowi.

Pertanyaan Ganjar ke Anies dinilai unik karena isu bansos harusnya lebih tepat ditanyakan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Saat bertanya ke Anies, Ganjar mengatakan, bansos adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatknnya.

“Tapi kita punya problem, banyak klaim yang diberikan seolah ini bantuan orang per orang atau kelompok,” ujarnya mengawali pertanyaan.

BACA JUGA: Anies, Prabowo, atau Ganjar yang Bakal Kuasai Panggung Debat Terakhir? Ini Analisis Pengamat

“Menurut Pak Anies bagaimana tata kelola bansos agar: satu, tidak saling klaim, dua, bisa tepat sasaran, dan tiga, tidak menimbulkan kecemburuan sehingga betul-betul diterima oleh rakyat?” tanyanya.

Anies yang diberi waktu dua menit dengan tegas menjawab bahwa pertama, bansos harus disadari merupakan bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi, karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima.

“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya. Itulah yang disebut bansos tanpa pamrih,” ujarnya.

BACA JUGA: Kiky Saputri Dukung Pilpres Satu Putaran karena Hemat Anggaran, Alissa Wahid: Bahaya Sekali

Kedua, lanjutnya, pemberian bansos harus tepat sasaran melalui pendataan yang baik. Informasi data harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jaluir birokrasi.

“Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung ke lokasi menggunakan jalur birokrasi,” katanya.

Ketiga, kata Anies, bansos itu harus bisa dipastikan buat mereka yang miskin. Kelompok prasejahtera yang termasuk di dalamnya diminta jangan sampai terlewatkan.

BACA JUGA: IPB Ikut Kritik Jokowi: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika dan Moral

“Karena itu kami menyusun, sebagai bagian dari perubahan, adalah bansos plus, angkanya ditingkatkan, yang miskin dan belum masuk dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan pendampingan agar mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera,” paparnya.

Anies lantas membandingkan bansos yang diberikan untuk rakyat DKI Jakarta saat dia menjabat sebagai gubernur.

“Kami melihat bansos ini atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta semua paket bansos di kardusnya diberikan label ‘dibiayai APBD DKI Jakarta’, bukan dari Gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta, jadi jelas posisinya,” tandasnya.

BACA JUGA: Jika Kritik Akademisi Belum Buat Gawat Kekuasaan, Presiden Jokowi Akan Tetap Cuek

Merespons jawaban Anies, Ganjar mengatakan setuju. Dia menegaskan bahwa perlu ada perbaikan data sehingga bansos yang diberikan bisa menurunkan kemiskinan sekaligus mengurangi gap di masyarakat. 

“Paradigma  bansos betul-betul hak rakyat, tugas negara dan pemerintah adalah memastikan bahwa itu tepat sasaran dan tepat waktu,” ujarnya.