Hubungan Mega-Prabowo Baik, PDIP Tak Bakal Bertahan Lama Jadi Oposisi?

KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai punya hubungan yang baik dengan Prabowo Subianto. Hal ini yang memungkinkan PDIP tak selamanya menjadi opisisi.

PDIP gagal mengantarkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi peraih suara terbanyak di Pemilu Presiden 2024.

Perolehan suara versi hitung cepat atau quick count LSI Denni JA, Ganjar-Mahfud hanya meraih 16,55% suara.

Mereka di posisi terbawah, kalah dari Prabowo-Gibran Rakabuming Raka yang meraih suara 58,47% , dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapat suara 24,98%.

BACA JUGA: Gelar Pidato Kemenangan, Prabowo: Kami Akan Rangkul Semua Unsur dan Kekuatan

Meski begitu, PDIP tetap jadi pemenang untuk pemilu legislatif (pileg) dengan perolehan suara 16,82% versi quick count LSI Denny JA.

PDIP menuding terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif di pilpres yang bertujuan menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran.

BACA JUGA: Hasil Quick Count: PDIP Hattrick, Tiga Kali Beruntun Jadi Pemenang Pileg

Kubu Ganjar-Mahfud sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki. Besar kemungkinan kasus kecurangan pilpres tersebut akan disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mega Bakal Luluh?

Ajakan agar PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mulai dilontarkan kubu Prabowo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani  di Jakarta, Jumat (16/2/2024) menyebut Prabowo akan mendatangi semua pimpinan parpol bukan pendukung untuk dirangkul.

BACA JUGA: Hasil Quick Count: PSI Kembali Gagal Masuk DPR Senayan, Perolehan Suara Hanya Lebih 2%

Mungkinkah PDIP menerima ajakan Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan?

Belum apa-apa, PDIP sudah memunculkan sinyal bakal jadi opisisi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis Kamis (15/2/2024) mengatakan, pada 2004 dan 2009 banyak apresiasi saat partainya berada di luar pemerintahan.

Tugas di luar pemerintahan disebut tugas yang patriotik.

BACA JUGA: PKS Tembus 5 Besar, PPP Terancam Keluar dari DPR RI Versi Hasil Quick Count

Namun, peluang kedua kubu berkoalisi tetap terbuka. Apalagi jika pendekatannya faktor ideologi. PDIP memiliki kemiripan ideologi dengan Gerindra sehingga mudah saja untuk membangun kesepahaman.

Dari sisi platform partai, PDIP dan Gerindra memiliki kesamaan, yakni sama-sama punya visi keberlanjutan atau meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.

BACA JUGA: Hasto Klaim Kecurangan Pemilu Masif, Usulkan TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus

Satu-satunya faktor yang bisa jadi penghambat PDIP bergabung ke Prabowo adalah pertimbangan personal. Hubungan Megawati dengan Jokowi saat ini yang sedang tidak baik.

Jokowi adalah aktor utama yang ditengarai berperan besar di balik terpilihnya Prabowo-Gibran di pilpres.

Prabowo Menguat, Jokowi Melemah

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, rekonsiliasi Megawati dengan Jokowi dalam waktu dekat bukan hal mudah.

Kemarahan PDIP kepada Jokowi sejak pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo diyakini belum mereda. Jokowi dan Gibran yang merupakan ayah-anak dan kader PDIP dinilai telah berkhianat.

BACA JUGA: Hasil Quick Count: Prabowo-Gibran Unggul hingga 57%, Pilpres Hanya Satu Putaran

“Bagi PDIP dan mungkin  juga Mega, Jokowi dan anaknya, Gibran, dianggap sebagai pengkhianat partai sehingga ini yang bisa membuat sulit ada rekonsiliasi,” ujarnya kepada Quarta,id, Minggu(18/2/2024).

Dia mencontohkan betapa tidak mudah bagi Mega untuk melakukan rekonsiliasi pada kasus pereseteruannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2004.

“Akibatnya PDIP dan Demokrat sulit untuk berkoalisi sampai sekarang. Padahal SBY bukan kader, Jokowi dan Gibran itu kader PDIP yang memilih berseberangan dengan partai,” jelasnya.

BACA JUGA: Jokowi Diadang Gerakan Kampus, Misi Pilpres Satu Putaran Pupus?

Di luar faktor Jokowi, Muradi memandang Megawati mudah saja menerima Prabowo. Karena itu PDIP diprediksi bersedia bergabung ke pemerintahan Prabowo jika Jokowi sudah  tidak lagi menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Dia memperkirakan secara perlahan kekuasaan Prabowo akan menguat seiring posisinya sebagai presiden terpilih.

Di saat yang sama, pengaruh Jokowi justru perlahan melemah seiring akan berakhirnya masa jabatannya sebagai presden.

BACA JUGA: IPB Ikut Kritik Jokowi: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika dan Moral

“Perlu kita lihat pada 100 hari pemerintahan Prabowo nanti. Ketika pengaruh Jokowi melemah, Prabowo kemungkinan jauh lebih bisa diterima oleh PDIP, sehingga koalisi bisa saja terjadi,” tandasnya.

Demokrasi Perlu Oposisi

Dibandingkan PDIP, partai lain dinilai lebih mudah untuk diajak masuk ke dalam koalisi Prabowo.

Muradi memperkirakan, Nasdem, PKB, PPP dan juga partai nonparlemen seperti Perindo dan Hanura relatif mudah untuk dirangkul.

BACA JUGA: Media Asing Ini Ikut Soroti Film Dokumenter Dirty Vote

Bahkan, PKS sekalipun, dianggap lebih mudah menyatu dengan pemerintahan Prabowo.

Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, PKS konsisten menjadi partai oposisi di parlemen.

Namun, PKS juga memiliki sejarah hubungan yang baik dengan Prabowo.  Pada dua pilpres sebelumnya, yakni 2014 dan 2019, PKS merupakan pengusung Prabowo.

“PKS kemungkinan akan bergabung ke koalisi Prabowo, apalagi Partai Gelora, lawan PKS, yang mendukung Prabowo-Gibran tidak lolos parliamentary threshold,” kata Muradi.

BACA JUGA: Pengamat: Kecurangan Akan Membuat Legitimasi Pemilu Rendah dan Rawan Picu Kemarahan Publik

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berharap Prabowo tidak merangkul seluruh partai masuk ke dalam pemerintahannya seusai dilantik Oktober 2024 nanti.

Dia menyebut tetap diperlukan partai oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances di parlemen.

Dia setuju dengan niat Prabowo untuk merangkul semua kekuatan sebagaimana disampaikan dalam pidato kemenangannya di Jakarta, Rabu (14/2/2024).

BACA JUGA: Momen Anies Bacakan Poster Satire Pendukung yang Sindir Kekuasaan, Ini Bunyinya

Namun, Lili melihat ajakan itu baik jika pengertiannya adalah bersatu untuk sama-sama membangun Indonesia, tidak dalam konteks bagi-bagi kekuasaan.

“Jangan mengulangi apa yang dilakukan Jokowi, semua partai diajak bergabung ke pemerintahan, akibatnya DPR jadi lumpuh,” ujarnya kepada Quarta.id, Sabtu (17/2/2024).