Pakar Unpad: Film Dirty Vote Gambarkan Kegalauan Publik, Bisa Beri Pengaruh Besar ke Pemilih

Al-Qadri Ramadhan
Tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote. (Foto: Film Dirty Vote/tangkapan layar)
Tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote. (Foto: Film Dirty Vote/tangkapan layar)

JAKARTA, QUARTA.id– Film dokumenter Dirty Vote dinilai efektif sebagai sarana edukasi publik terkait proses Pemilu 2024 yang dinilai curang.

Dokumenter tersebut bahkan dinilai bisa memberi pengaruh besar terhadap pemilih, terutama kelompok Gen Z, milenial, dan kalangan terdidik.

BACA JUGA: Kurang 24 Jam, Film soal Kecurangan Pemilu Dirty Vote Sudah Ditonton 2 Juta Kali

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi menyebut apa yang ditampilkan di film tersebut mewakili kegalauan publik.

“Film ini menggambarkan situasi hari-hari ini yang memang sedang tidak baik karena semua seperti diarahkan untuk menyervis Pak Jokowi,” ujarnya kepada Quarta.id, Senin (12/2/2024).

BACA JUGA: Jokowi Disebut Akan Pacu Semua Potensi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Film itu diperkirakan akan memicu gelombang besar yang terus menggulung dan memberi pengaruh kepada pemilih. Fakta dan temuan yang ditampilkan dinilai sama dengan perasaan publik, sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat saat ini.

“Film itu bisa jadi instrumen yang mengedukasi masyarakat. Saya kira akan sangat efektif di kelompok Gen Z, milenial dan kalangan terdidik,” ujarnya.

BACA JUGA: Jokowi Diadang Gerakan Kampus, Misi Pilpres Satu Putaran Pupus?

Muradi mengatakan, indikasi kecurangan dalam proses pemilu kali ini memang menjadi suasana kebatinan yang kini diraskan banyak orang.

Hal itu ikut pula dirasakannya saat berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia.  

Misalnya, kata dia, ada kasus kepala desa dipanggil oleh oknum aparat penegak hukum di wilayahnya dan diminta agar suara warga sebagian diarahkan ke pasangan capres-cawapres dan parpol tertentu.

“Kalau tidak dilakukan, kepala desa merasa terancam akan diproses hukum terkait pengelolaan dana desa. Ini saya dengar langsung pengakuan kades, bukan lagi katanya-katanya,” ujarnya.

BACA JUGA: IPB Ikut Kritik Jokowi: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika dan Moral

Film dokumenter Dirty Vote  karya sutradara Dandhy Dwi Laksono menampilkan tiga ahli hukum tata negara sebagai pemeran. Ketiganya adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Melalui film dokumenter ini ketiga pakar mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sudah membantah isi dokumenter Dirty Vote hanya beberapa saat setelah tayang Film tersebut disebut berisi fitnah.

Ikuti Kami :
Posted in

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *