IPB Ikut Kritik Jokowi: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika dan Moral

BOGOR, Quarta.id–  Pelaksanaan Pemilu 2024 terindikasi diwarnai ketidaknetralan pejabat negara.

Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) lantas mendesak pemerintah agar menjalankan sistem demokrasi untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa.

BACA JUGA: Jika Kritik Akademisi Belum Buat Gawat Kekuasaan, Presiden Jokowi Akan Tetap Cuek

Hal ini ditegaskan Forum Keluarga Besar IPB merespons dinamika politik Tanah Air menjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024.

Forum Keluarga Besar IPB menyampaikan seruannya tersebut di IPB International Convention Center, Bogor, Sabtu (3/2/2024) malam pukul 19.00 WIB.

Forum akademisi yang mengusung tema Demokrasi yang Bermartabat tersebut dipimpin oleh Guru Besar IPB, Hariadi Kartodihardjo, dan dihadiri oleh para civitas akademika IPB.

BACA JUGA: Giliran UII Yogyakarta Kritik Jokowi, Singgung Sikap Kenegarawanan yang Memudar

Pada forum tersebut terdapat seruan yang disampaikan terkait kondisi integrasi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi ancaman dan tantangan.

Dalam seruan tersebut dinyatakan bahwa IPB menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran objektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

IPB juga menjunjung  keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan. 

BACA JUGA: Jokowi Disebut Akan Pacu Semua Potensi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Disampaikan juga seruan-seruan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, di antaranya, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

“Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa,” demikian bunyi seruan tersebut dikutip dari korpusipb.com, Minggu (4/2/2024).

BACA JUGA: Jokowi Klarifikasi soal Presiden Boleh Berpihak: Jangan Ditarik ke Mana-mana

Kedua, IPB mewajibkan kepemimpinan nasional dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dan DPR/DPD yang baik.

Ketiga, IPB menyerukan agar pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

BACA JUGA: Perludem Desak Jokowi Tarik Pernyataan soal Presiden dan Menteri Boleh Berpihak

Keempat, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” demikian penegasan pernyataan sikap tersebut.

BACA JUGA: Anies, Prabowo, atau Ganjar yang Bakal Kuasai Panggung Debat Terakhir? Ini Analisis Pengamat

Kelima, sikap dan suara kritis civitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Forum Keluarga Besar IPB mengharapkan krisis demokrasi serta persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat diatasi. Tidak hanya itu, civitas akademika dinilai perlu melaksanakan perannya sebagai agent of change bangsa.