PDIP Peringati Peristiwa Kudatuli, Djarot: Kami Tak Dendam, tapi Kami Tak Pernah Lupa

JAKARTA, Quarta.id- PDI Perjuangan (PDIP)  menggelar peringatan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Kudatuli merupakan peristiwa kelam ketika terjadi penyerangan terhadap markas partai Banteng ini di era Orde Baru.

BACA JUGA: Peringati 123 Tahun Kelahiran Bung Karno, Sekjen PDIP: Arah Bangsa Makin Jauh dari Cita-cita Proklamasi

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tidak menaruh dendam atas kejadian tersebut namun tidak pernah lupa.

Djarot berharap Kudatuli tidak lagi terjadi pada pemerintahan yang akan datang. Ia menegaskan keadilan harus ditegakkan dan kebenaran harus disuarakan.

“Di dalam kasus pelanggaran HAM berat meskipun peristiwa penyerangan ini terjadi 28 tahun yang lalu tidak ada masa kadaluarsanya,” ujarnya dikutip di akun X/Twitter PDIP, Sabtu (27/7/2024).

BACA JUGA: Hubungan Mega-Prabowo Baik, PDIP Tak Bakal Bertahan Lama Jadi Oposisi?

Djarot pun menyampaikan terima kasih kepada massa PDIP yang telah melakukan aksi damai di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat dalam rangka menuntut agar peristiwa Kudatuli menjadi kasus pelanggaran HAM berat.

“Terima kasih Komnas HAM yang telah melakukan kajian dan kita berharap kajian itu segera selesai, sehingga bisa dibentuk satu tim penyelidikan karena peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat,” lanjut politikus yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

BACA JUGA: ICW-KontraS: Pemilu 2024 Terburuk Sejak Era Reformasi, Tangan Presiden Jokowi Berperan

PDIP memperingati peristiwa Kudatuli 1996 dengan menggelar doa bersama, santunan anak yatim dan pemotongan tumpeng.

Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 adalah peristiwa kekerasan di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Kerusuhan diduga dipicu perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Ketua Umum PDI Soerjadi yang didukung pemerintahan Orde Baru.