Lagi, Respons Aparat pada Penanganan Unjuk Rasa Dipersoalkan

JAKARTA, Quarta.id – Aparat keamanan dinilai berlebihan dalam penanganan aksi unjuk rasa terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang marak dalam sepekan terakhir. Sejumlah kalangan bahkan mengecam aksi aparat keamanan yang berujung kekerasan terhadap massa aksi.     

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dalam aksi demo karhutla maupun 28 Oktober di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan respons yang berlebihan.

“Pengerahan aktor non-negara dalam merespons protes sangat berbahaya. Alih-alih mendengarkan aspirasi mereka, negara justru kembali mempertontonkan wajah represifnya ,” kata Usman.  

Menurut Usman, demo tersebut adalah bentuk solidaritas bagi jutaan warga yang terdampak asap akibat karhutla di Indonesia. Gelombang demonstrasi dalam sepekan terakhir di berbagai penjuru daerah, mulai dari Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Makassar, Pontianak, Samarinda, hingga Jayapura, merupakan wujud nyata dari krisis Hak Asasi Manusia (HAM) akibat karhutla.

Usman menuturkan, massa aksi hanya menuntut sejumlah hal, yaitu penetapan status bencana nasional, jaminan kesehatan gratis, transparansi anggaran, hingga penindakan tegas terhadap korporasi perusak lingkungan. Sayangnya, kata Dia, negara merespons kedaruratan ekologis ini dengan tetap menggunakan pendekatan lama, yaitu sikap abai, pembungkaman, dan represi.

Dari masalah karhutla ini, Usman menambhakan, pemerintah telah gagal menjalankan kewajiban setidaknya atas dua hal. Pertama, kegagalan melindungi hak atas hidup dan kesehatan jasmani warga negara. Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak karhutla, yang mana 75.172 di antaranya terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun. Tidak hanya dampak fisik, Kemenkes pun telah mewanti-wanti kabut asap akibat karhutla berkepanjangan dapat menimbulkan gangguan kesehatan jiwa, stres dan kecemasan.

Data Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengungkapkan risiko kematian warga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan mencapai tiga hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan warga di Pulau Jawa. Kemenkes pun telah mengungkapkan bahwa per September 2026 lalu jumlah korban jiwa telah tercatat empat orang di wilayah tersebut (tiga di Kalimantan Tengah dan satu di Kalimantan Barat).

Belum lagi tragedi meninggalnya seorang anak berusia enam tahun di Kayong Utara (Kalbar) dan balita satu tahun di Samarinda (Kaltim) akibat infeksi pernafasan pada pertengahan Oktober lalu, di saat tempat mereka tinggal dilanda kabut asap karhutla.

Kedua, negara secara terang-terangan memberangus hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai ketika berbicara tentang karhutla. Ketika warga turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan mereka, pejabat memilih bungkam, sementara aparat keamanan merespons dengan penggunaan kekuatan berlebih. Di Jakarta, aparat menurunkan paksa spanduk Greenpeace Indonesia di Monumen Patung Selamat Datang. Begitu pula muncul sejumlah laporan kekerasan oleh aparat dalam menghadapi aksi protes, seperti pukulan pentungan di Gorontalo, dan tembakan gas air mata di Jambi dan dan semprotan meriam air di Pontianak. Ini jelas-jelas melanggar prinsip proporsionalitas aparat.

Represi negara terkait kritik di sektor lingkungan ternyata tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga merambah ke ranah digital dan hukum. Ini terlihat pada dugaan pembatasan akses (shadowban) terhadap konten-konten kritik terkait karhutla, serta upaya kriminalisasi Polda Metro Jaya terhadap Dandhy Laksono, sutradara dokumenter “Pesta Babi” yang mengkritik deforestasi masif untuk industri perkebunan. Pemanggilan Dandhy oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa jelas-jelas bentuk pembungkaman atas ruang sipil.

Usman menyebutkan, rangkaian kekerasan fisik, pembungkaman digital, dan kriminalisasi ini membuktikan bahwa pemerintah masih terjebak pada pendekatan otoriter untuk membungkam protes. Negara harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan aparat, membuka ruang dialog, dan mengalihkan fokusnya pada penuntasan akar krisis karhutla. Kami ingatkan bahwa negara sejatinya hadir untuk melindungi jiwa dan kesehatan rakyat dan memenuhi hak atas lingkungan yang bersih, bukan untuk memerangi mereka yang sedang menuntut hak untuk bernapas.

“Hentikan represi warga yang melakukan demonstrasi terkait karhutla dan segera tetapkan status bencana nasional untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan, Sumatra, Papua dan berbagai daerah lainnya di Indonesia,” Usman menegaskan

Hal senada diungkapkan M Isnur. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini mengecam tindakan kekerasan dan pengerahan kekuatan berlebihan terhadap massa aksi peringatan 2 tahun rezim pemerintahan Prabowo Gibran pada 20-22 Oktober 2026 yang terjadi di berbagai daerah.

Secara khusus, Isnur melanjutkan, YLBHI memberikan kritik keras terkait tidak adanya perubahan pola penanganan demonstrasi oleh kepolisian meski Kapolri baru mendengungkan visi “Kepolisian bersama Rakyat”. Terus berulangnya praktik perburuan aktivis, brutalitas, dan kesewenang-wenangan menunjukkan pembenahan di tubuh kepolisian masih pepesan kosong.

Isnur menilai, pendekatan represif terhadap demonstrasi damai tidak hanya melanggar hak warga negara, tetapi juga memperburuk kualitas demokrasi Indonesia. Kritik dan aspirasi publik harus dijawab melalui dialog dan pemenuhan hak-hak warga, bukan melalui kekerasan dan kriminalisasi.

Isnur mengungkapkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan semestinya dijamin oleh negara melalui aparatur pemerintahan. Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum  bahkan menegaskan bahwa penghalang-halangan penyampaian pendapat dimuka umum adalah tindakan kriminal.

Konstitusi, ujar Isnur, mewajibkan Kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum untuk menghormati dan melindungi hak esensial dalam demokrasi tersebut, bukan justru melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

“Pelibatan TNI sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam urusan keamanan tidak boleh dilakukan tanpa keputusan politik negara. TNI adalah alat negara untuk urusan pertahanan bukan keamanan. Ini bukan hanya berlebihan, namun merupakan pelanggaran terhadap mandat konstitusi dan kedaulatan rakyat,” kata Isnur.

Dihubungi terpisah, Direktur Indonesian Institute, Adinda Tenriangke menyayangkan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menggelar aksi dalam beberapa hari belakangan ini.

“Sangat disayangkan. Seharusnya ini tidak terjadi,” kata Adinda saat dihubungi Quarta.id, Jumat (30/10/2026).

Adinda mengungkapkan dalam hal penanganan aksi unjuk rasa, ada Peraturan Kapolri yang mengatur prinsip penerapan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Harusnya, Ia menambahkan, prinsip penanganan aksi unjuk rasa adalah penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan main haki sendiri bahkan melakukan intimidasi dan kekerasan. Apalagi aparat memiliki senjata dan otoritas yang bisa melakukan pembatasan kegiatan meskipun sebenarnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijaminn oleh Undang undang.

Menurut Adinda, seharusnya aparat menjaga ketertiban selama aksi berlangsung, bukan malah melakukan kekerasan kepada massa aksi. Apalagi aksinya merupakan aksi damai bukan aksi kekerasan. Tidak ada chaos seperti yang terjadi pada 98. Aparat kemanan harusnya menyadari kalau mereka itu dibayar dari pajak yang dibayarkan rakyat.

“Perlu ada penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan mengapa kekerasan terus terjadi,”  

Ikhwal pelibatan TNI dalam pengamanan aksi dalam sepekan ini, menurut Adinda, sudah sangat berlebihan terlebih ketika masyarakat sipil harus berhadapan dengan TNI yang nota bene merupakan alat pertahanan negara bukan pada fungsi keamanan.

“Ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan yang tidak patut kepada massa aksi. Ini negara demokrasi bukan negara preman,” Ia menegaskan.

Hingga liputan ini dimuat, Quarta.id belum mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian. Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Dadang Hartanto yang dimintai tanggapan melaui pesan WhatsApp tidak memberikan tanggapan.

Dari laporan media yang ada, kericuhan dan kekerasan aparat terhadap massa aksi protes terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan aksi peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober terjadi di berbagai wilayah dalam satu pekan terakhir. Gelombang demo berlangsung di Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Makassar, Pontianak, Samarinda, hingga Jayapura.

Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini sama-sama menuntut pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional, perawatan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak, transparansi anggaran penanggulangan bencana, menuntut akuntabilitas terhadap pejabat pemerintah pusat dan daerah yang lamban mengatasi karhutla, serta tindakan hukum atas pihak korporasi dan birokrat yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.

Namun, di sejumlah tempat, aksi massa ini tidak mendapat tanggapan serius dari kalangan pejabat setempat dengan tidak menemui dan berdialog dengan massa aksi. Malah aparat keamanan dilaporkan mengerahkan kekuatan berlebih dan menggunakan kekerasan kepada massa aksi sehingga suasana berlangsung ricuh. Seperti demo di Gorontalo 22 Oktober lalu, pasukan polisi diduga memukul massa aksi dengan pentungan, sedangkan demo di Jambi pada hari yang sama polisi membubarkan massa aksi dengan gas air mata. Begitu pula dengan aksi di Pontianak 21 Oktober lalu, polisi dikabarkan menghadapi massa aksi dengan tembakan gas air mata dan semburan meriam air.

Kekerasan serupa juga dialami sejumlah kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menggelar aksi pada 28 – 29 Oktober di berbagai daerah yan mengambil momentum hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026.@