Klaim Tak Bicarakan Pemilu saat Rapat Bansos, Airlangga: Kami Fokus pada Pekerjaan

JAKARTA, Quarta.id– Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pemilu saat kementeriannya rapat membahas bantuan sosial (bansos).

Dia menyebut pembicaraan soal pemilu tidak dilakukan kementeriannya karena lebih fokus pada pekerjaan yang menjadi tupoksinya.

Hal itu ditegaskan Airlangga menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Empat menteri hadir memberi keterangan di sidang MK, yakni Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

BACA JUGA: Saldi Isra Tanya Empat Menteri Mengapa Jokowi Lebih Banyak Bagikan Bansos di Jawa Tengah

Awalnya, Saldi Isra bertanya kepada empat menteri apakah di internal pemerintah pernah ada yang memberi warning bahwa bansos yang akan dibagikan kepada masyarakat jelang pemilu rawan dianggap politis.

“Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada nggak warning dari yang melakukan pertemuan, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu?” tanya Saldi.

“Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun di dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada nggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik?” lanjutnya.

BACA JUGA: Ahli Paslon 02: MK Tak Berwenang Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Pada saat keempat menteri bergiliran memberi jawaban atas pertanyaan dari delapan Hakim Konstitusi, pertanyaan Saldi ini luput untuk dijawab.

Menyadari hal itu, Pimpinan Sidang yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo kembali mengulang pertanyaan Saldi kepada para menteri.

“Pertanyaan Hakim Saldi tadi belum terjawab. Berkaitan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era jelang pemilu itu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden atau pun usulan menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu?” ujarnya bertanya.

BACA JUGA: Anwar Usman Kembali Langgar Kode Etik, MKMK Jatuhkan Sanksi Teguran Tertulis

Airlangga Hartarto pun menjawab. Menurutnya, semua kementerian berkonsentrasi  kepada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemendagri, pembahasan dengan Mendagri.  Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, bantuan sosial itu berkaitan dengan Elnino dan program tersebut sifatnya sudah rutin setiap bulan.

“Jadi tidak ada ekstra program yang sifatnya terkait pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun,” tandasnya.