Prabowo Ingin Bangun 300 Fakultas Kedokteran Baru, Guru Besar Undip: Indonesia Tak Kekurangan Dokter

SEMARANG, Quarta.id- Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut Indonesia saat ini kekurangan sekitar 140.000 dokter.

Saat menyampaikan gagasan di bidang kesehatan pada debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2/2024), Prabowo berjanji akan menambah 300 fakultas kedokteran jika terpilih sebagai presiden.

BACA JUGA: Prabowo-Ganjar Debat Panas soal Pencegahan Stunting, Ini Respons Pakar Gizi dan Pangan IPB

Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr dr Zainal Muttaqin mengatakan, Indonesia bukan kekurangan dokter, melainkan masalah ada pada distribusi yang tidak merata.

Dia lantas mengungkap ketimpangan jumlah dokter di Jakarta dibanding dengan daerah lain.

“Jumlah dokter umum di Jakarta 1 untuk setiap 600 orang, tapi di Sulawesi Barat jumlah dokternya 1 untuk 11.000 orang, itu fakta semuanya,” ujarnya pada acara Desak Anies di Semarang, Selasa (6/2/2024)..  

Indonesia dianggap kekurangan dokter karena masalah perbedaan data. Zainal mengutip pernyataan Menteri Kesehatan yang mendasarkannya pada pendapat WHO bahwa dibutuhkan 1 dokter untuk setiap 1.000 penduduk.

BACA JUGA: IPB Ikut Kritik Jokowi: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika dan Moral

Sehingga, dengan 270 juta penduduk Indonesia maka dibutuhkan 270.000 dokter. Atas dasar itu Menkes mengatakan ada kekurangan sekitar 130.000 dokter.

Menkes disebutnya hanya melihat dokter yang tercatat di Kementerian Kesehatan, padahal banyak sekali dokter, termasuk dirinya, yang tidak bekerja di Kemenkes melainkan sebagai seorang pengajar di universitas.

BACA JUGA: Mahfud Ungkap Gerakan Tandingan yang Meminta Para Rektor Puji Keberhasilan Jokowi

Sampai dengan 10 Agustus 2022, jumlah dokter disebutnya mencapai 168.000 dokter umum dan ada 42.000 dokter spesialis sehingga totalnya sebanyak 210.000, atau 70.000 lebih banyak dari data jumlah dokter yang diungkap Menkes.

“Jadi kita tidak bisa mendirikan Fakultas Kedokteran hanya untuk periode lima tahun, tidak bisa program itu dibuat nanti salah kaprah semuanya,” ujarnya.

BACA JUGA: Pengamat BRIN: Jika Kritik Akademisi Belum Bikin Gawat Kekuasaan, Jokowi Tetap Cuek

Menjawab Zainal, Anies mengatakan, dalam menyusun kebijakan seharusnya mendasarkannya  pada data akurat. Menurutnya, pemerintah punya kecenderungan melakukan yang namanya micro management, yaitu langsung memutuskan sesuatu.

Di level kepemimpinan yang tinggi, kata Anies yang harus dimiliki pemimpin itu micro questions.

BACA JUGA: Jokowi Disebut Akan Pacu Semua Potensi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Dalam hal kesehatan, lanjutnya, soal berapa jumlah rumah sakit, atau berapa jumlah sekolah kedokteran, tidak usah presiden yang menentukan.

“Presiden cuma bilang, ‘saya ingin memastikan bahwa pendidikan kedokteran bisa mensuplai kebutuhan dokter Indonesia secara berkelanjutan. Bagaimana caranya, itu silakan dikerjakan’,” ujarnya..

“Mengapa (micro management) berbahaya dalam konteks Indonesia, bawahan cenderung tidak mau menentang atasan walaupun atasan tersebut salah,” lanjutnya.