Koalisi ISPA Desak Negara Mitra Evaluasi Perdagangan Komoditas Pemicu Karhutla

JAKARTA, Quarta.id – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Inisiatif Solidaritas Publik Anti-Asap Karhutla (ISPA) mendatangi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta Selatan pada Kamis (22/10/202).. Aksi damai ini dilakukan karena melihat lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah Indonesia. Padahal dampak dari kejadian karhutla terus meluas. Bahkan tak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tapi juga telah memakan korban jiwa.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak karhutla mencapai lebih dari 300.000 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien ISPA balita (0 hingga 5 tahun) mencapai 70.000 kasus, dengan kasus terbanyak dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan. Akibat karhutla, penambahan kasus harian ISPA bisa mencapai lebih dari 2.000 kasus.

BACA JUGA: Karhutla Marak di Area Konsesi, Akademisi UGM Soroti Rendahnya Kepatuhan Pengelola

Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia menyebutkan bahwa Karhutla bukan bencana yang tak terduga dan terus terjadi setiap tahun. Apalagi sejak awal tahun 2026, BMKG telah mengeluarkan peringatan adanya fenomena El Nino Godzilla dengan durasi yang sangat panjang. Para pakar pun telah memperingatkan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Namun, alih-alih mempersiapkan dampak dari El-Nino, pemerintah Indonesia justru seolah melakukan pembiaran terhadap bencana karhutla yang terjadi.

Fenomena El-Nino Godzilla yang diamplifikasi oleh krisis iklim akibat pembakaran fosil dan hutan dan lahan gambut berdampak pada cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Tiongkok yang beberapa waktu lalu mengalami torrential rain yang mengakibatkan banjir besar di Provinsi Hainan dan typhoon di beberapa daerah di China.

BACA JUGA: Hingga 2050, Hujan Ekstrem dan Kekeringan Ancam Wilayah Sumatra Bagian Tengah dan Selatan

Bahkan saat ini, peringatan Super Typhoon Champi, yang disebut sebagai badai terkuat, sedang bergerak menuju ke kawasan Tiongkok bagian Timur. Kekuatan super typhoon champi tersebut diprediksi mampu memperluas area sebaran asap beracun dari karhutla hingga ke kawasan Asia Timur, seperti China, Taiwan, dan Korea Selatan.

“Krisis ekologis tidak mengenal batas negara. Rakyat Indonesia, Tiongkok, dan banyak negara lainnya saat ini harus menghadapi krisis akibat sistem yang terus bertopang pada fosil dan industri ekstraktif,” kata Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia kepada Quarta.id, Kamis (22/10)  

Ahmad menyebutkan, krisis berupa kebakaran hutan dan lahan  seharusnya menjadi titik balik untuk saling bersolidaritas, melakukan transformasi energi, sosial dan ekonomi yang berkeadilan, menjauh dari krisis yang akan semakin intensif dan meluas ke depan.

BACA JUGA: (OPINI) Kalau Semua Disemen, Kemana Air Akan Pergi?

Ia menambahkan,  berdasarkan lembar fakta yang disusun oleh Trend Asia berjudul “Asap untuk Rakyat, Untung Buat Segelintir”, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari 2024 hingga Agustus 2026, Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor terbesar berbagai komoditas dari industri Sawit, industri kehutanan, serta industri pertambangan Indonesia. Dalam kurun waktu yang sama, hotspot high confidence di dalam konsesi paling banyak ditemukan di konsesi pertambangan (batubara, nikel, bauksit), sawit, dan industri kehutanan.

Oleh karena itu, Ahmad menegaskan bahwa pemadaman karhutla merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan demi keselamatan manusia dan lingkungan, serta mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca yang semakin besar. Apalagi saat ini, asap beracun akibat pembakaran (transboundary haze) tersebut sudah menyebar hingga ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bagian Selatan Thailand, dan bagian Selatan Filipina.

BACA JUGA: (OPINI) Duka Sumatra dan Ancaman Bencana Hidrometeorolgi di Indonesia

Ahmad menyayangkan masifnya gelombang protes dari beberapa negara tetangga tak cukup membuat pemerintah Indonesia segera memadamkan api. Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa Indonesia terbuka dengan bantuan luar negeri untuk mempercepat proses pemadaman.

“Masifnya ekstraksi material yang mengalir dari Indonesia ke Tiongkok, dan dengan celah kebijakan serta peraturan yang nyata yang mengorbankan lingkungan di Indonesia, Tiongkok harusnya memiliki landasan etis yang sangat kuat untuk bersolidaritas dan ikut bertanggungjawab terhadap Karhutla yang terjadi di Indonesia,” Ahmad menegaskan.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Meila Nurul Fajriah, Pengacara Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selain turut bertanggung jawab memadamkan api, ujar Meila, Koalisi ISPA juga meminta Kedutaan Besar Tiongkok untuk meninjau kembali celah hukum perdagangan antar-negara untuk mencegah bencana yang sama terus berulang.

BACA JUGA: Zona Anak BMKG: Perkenalkan Gempa Bumi dan Ilmu Cuaca Sejak Dini

“Kami mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk mengaudit dan menindak rantai pasok perdagangan dan pendanaan yang terhubung dengan perusahaan pemicu kebakaran hutan dan lahan di di Indonesia,” katanya.

Meila menyebutkan meski pun bantuan pemadaman api harus segera datang, namun tidak serta merta mengakhiri tanggungjawab negara. Per 21 Oktober 2026, kata dia, Kementerian Kehutanan mengumumkan adanya 32 perusahaan yang telah ditindak secara administratif, diantaranya adalah pencabutan izin hingga pembekuan dan pemaksaan pemulihan ekosistem, termasuk adanya kemungkinan tindakan pidana jika hasil penyelidikan mengarah kesana.

“Seharusnya, pemerintah segera membuka data konsesi secara keseluruhan, hasil penyelidikan dan serius menindak perusahaan tersebut dan memulihkan korban. Kami juga meminta pemerintah Tiongkok untuk menelusuri adanya keterkaitan perusahaan Tiongkok dengan karhutla dan menindak dengan serius dan transparan jika ada temuan yang mengarah kesana,” kata Meila.