BI Sulsel Edukasi ASN dan Organisasi Perempuan, Dari Gaya Hidup Cashless hingga Tren Pinjol

SELAYAR, Quarta.id- Bank Indonesia (BI) Wilayah Sulawesi Selatan hadir di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dari 11 hinggga 12 Juni 2024 dengan beberapa agenda.

Pada Selasa (11/6/202) perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel melakukakn High Level Meeting dengan pemangku kepentingan di Kepulauan Selayar, terdiri dari Kepala Unit Kerja dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

High Level Meeting ini bertujuan mendorong dan melakukan evaluasi terhadap penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kepulauan Selayar.

BACA JUGA: OJK Dorong Ibu Rumah Tangga Cerdas Kelola Keuangan Keluarga, Berikut Tipsnya!

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

Sementara itu, pada Rabu (12/6/2024) Bank Indonesia Wilayah Sulsel melakukan pertemuan dengan sejumlah elemen, diantaranya organisasi perempuan dan ASN yang bersentuhan langsung dengan aktivitas transaksi keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesi Sulsel, Ricky Satria menyampaikan tren pergeseran transaksi keuangan dari tradisional menuju digital atau cashless yang saat ini menjadi keniscayaan.

BACA JUGA: Pemerintah Ancam Platform Digital dan Penyelenggara Internet Terkait Judi Online

“Transaksi Digital adalah tuntutan zaman yang harus kita tangkap sebagai konsekuensi dari kemajuan peradaban,” ucapnya pada acara yang berlangsung di ruang Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar.

Transaksi digital menurut RIcky akan memberi dampak positif pada aktivitas individu, baik pada level rumah tangga hingga bisnis skala Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

“Digitalisasi memberi peluang untuk individu dan pelaku bisnis UMKM melakukan perekaman aktivitas transaksi keuangan, sehingga manajemen keuangan bisa lebih rapi dan mendukung kemajuan usaha,” ucap Ricky.

BACA JUGA: Tiga Bulan Pertama 2024, Transaksi Judi Online Sudah Capai Rp100 Triliun

Meski demikian, digitilasi dalam aktivitas transaksi masyarakat dinilai Ricky bukan tanpa resiko. Olehnya itu literasi digital dan penguatan sistem untuk perlindungan konsumen harus tetap didorong.

“BI dalam hal ini bertugas menyiapkan sistem transaksinya, kami berharap pemerintah dan komponen lain bisa berkolaborasi mendorong ekosistemnya dengan penguatan infrastruktur dan literasi digital,” kata Ricky seusai acara kepada Quarta.id.

Ricky juga memberikan pemaparan terkait beberapa fenomena sosial yang menjadi turunan dan kemajuan teknologi informasi saat ini.

BACA JUGA: Menkominfo Budi Ari Setiadi: AI Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Pinjol (pinjaman online) misalnya, membutuhkan literasi dan kecerdasan berdigital masyarakat. Filterisasi penting agar bisa mengetahui aspek keamanan dari pinjol, termasuk manajemen diri membedakan antara keinginan dan kebutuhan,” lanjuutnya.

“BI terus hadir untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun ekosisitem digital dalam berbagai aspek aktivtas, mulai pelayanan publik, bisnis dan individu,” tutup Ricky