Faisal Basri Sebut Bansos Digelontorkan Ugal-ugalan untuk Menangkan Prabowo-Gibran

JAKARTA, Quarta.id– Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri hadir sebagai ahli di persidangan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Faisal dihadirkan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku Pemohon sengketa gugatan Pemilu Presiden 2024.  

Di depan majelis hakim MK, Faisal Basri menyoroti pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang disebut bertujuan memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Faisal memberi keterangan sambil menayangkan materi di layar yang berjudul “Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-ugalan untuk Memenangkan Prabowo Gibran”.

BACA JUGA: AMIN Minta MK Diskualifkasi Paslon 02 dan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Prabowo-Gibran

Faisal mengawali pemaparannya dengan mengungkap teori Gentong Babi yang populer di dalam perpolitikian Amerika Serikat (AS). Teori Gentong Babi merupakan upaya penggelontoran anggaran oleh anggota senat AS di disktrik yang menjadi basis mereka.

Teori Gentong Babi ini juga disebut dilakukan di Indonesia pada pemilu lalu dalam bentuk penyaluran bansos secara besar-besaran.

“Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Misalnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan, ini sumbangan Pak Jokowi karena itu harus berterima kasih ke Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi,” paparnya di persidangan yang disiarkan langsung melalui YouTube.

BACA JUGA: PBB Sorot Putusan MK soal Batas Umur yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres

Faisal menyebut tiga menteri yang paling vulgar menggunakan bansos untuk mengampanyekan Prabowo-Gibran yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Faisal kemudian menguraikan modus pemerintah memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) Elnino yang diduga untuk kepentingan elektoral semata.

Diketahui, BLT Elnino sebesar Rp200.000 per bulan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan sejak November 2023 dan berakhir pada Desember 2023. Pemerintah lalu memperpanjang hingga Juni 2024.

BACA JUGA: MK Pertimbangkan Hadirkan Menteri di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Respons Pengamat

Faisal mempertanyakan perpanjangan bantuan dana di saat Elnino sudah mereda.

“El nino sudah mereda, minta perpanjang. Kenapa? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu, tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada. Jadi panggung diciptakan untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dia menyebut jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 dibandingkan 2023.

“Kenapa 2021 tidak ada (BLT) Elnino? Jadi nyata bahwa Elnino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara. Ini yang sangat memilukan, dan seolah-olah kita semua bodoh,” lanjutnya.