Pengamat: Kecurangan Akan Membuat Legitimasi Pemilu Rendah dan Rawan Picu Kemarahan Publik

JAKARTA, Quarta.id– Praktik kecurangan yang diduga melibatkan kekuasaan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu 2024.

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengaku melihat kecenderungan kekuasaan telah diarahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, dan juga partai politik tertentu.

“Dinamika yang ada nggak enak, terasa semua dikontrol, baik TNI, Polri, Kejaksaan, termasuk BIN. Lembaga tersebut saat ini tidak dalam jarak yang cukup baik dengan dinamika politik yang ada,” ujarnya kepada Quarta.id. Selasa (13/2/2024).

BACA JUGA: Kurang 24 Jam, Film soal Kecurangan Pemilu Dirty Vote Sudah Ditonton 2 Juta Kali

Dalam skala tertentu, ketidaknetralan penguasa disebut bisa memicu eskalasi kemarahan publik karena menilai ada perlakuan tidak adil terhadap semua kontestan.

“Jika yang menang pilpres ini adalah calon yang di-endorse penguasa, implikasinya adalah pada stabilitas politik kita ke depan. Sebab rakyat melihat hasil pemilunya tidak mencerminkan apa yang ada di publik,” lanjutnya.

BACA JUGA: Jokowi Disebut Akan Pacu Semua Potensi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Muradi lantas menganilisis situasi yang bisa terjadi pascapencoblosan 14 Februari.

Jika pemilu satu putaran dan yang menang adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, potensi untuk meningkatnya eskalasi diakui sangat besar.

Ini disebabkan oleh berbagai dugaan kecurangan yang dilakukan pemerintah dan menguntungkan Prabowo-Gibran.

“Sudah menjadi suasana kebatinan masyarakat bahwa situasi hari ini memang tidak baik karena semua hal seolah diarahkan untuk menyervis Pak Jokowi,” ujarnya.

BACA JUGA: Pakar Unpad: Film Dirty Vote Gambarkan Kegalauan Publik, Bisa Beri Pengaruh Besar ke Pemilih

Jika pilpres dua putaran dan yang tidak lolos ke putaran kedua adalah pasangan nomor urut 2, maka itu dinilai cukup bisa meredakan tensi publik. Pengaruh dari lembaga negara pun diperkirakan akan menurun.

“Jika ini terjadi Presiden Jokowi kemungkinan akan ditinggalkan (lembaga negara) karena dia bukan lagi king maker,” jelasnya.

BACA JUGA: IPB Ikut Kritik Jokowi: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika dan Moral

Jika pilpres dua putaran dan yang berhak maju adalah pasangan nomor urut 2 melawan nomor urut 1 atau 3, maka tensi politik juga diakui lebih terjaga.

“Tergantung situasinya nanti. Publik akan melihat apakah di putaran kedua instrumen kekuasaan masih akan digunakan untuk memenangkan calon tertentu atau tidak,” tandasnya.