Kunjungi Kepulauan Selayar, Perwakilan Bank Indonesia: Elektronifikasi Pelayanan Masih Terhambat Digital Gap

SELAYAR, Quarta.id- Penerapan transaksi digital sejauh ini masih terhambat oleh oleh beberapa faktor. Salah satunya adanya digital gap atau digital divide.

Digital divide adalah kondisi yang terjadi apabila terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah.

Hal ini mengemuka dari kunjungan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada 11 hingga 12 Juni 2024.

BACA JUGA: BI Sulsel Edukasi ASN dan Organisasi Perempuan, Dari Gaya Hidup Cashless hingga Tren Pinjol

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Ricky Satria menyampaikan kendala digital talent dan digital capacity yang sejauh ini menjadi kendala dalam elektronifikasi pelayanan termasuk dalam lingkup pemerintahan.

“Kedepan kendala digital talent dan digital capacity perlu menjadi perhatian agar pelayanan berbasis elektronik bisa maksimal,” kata Ricky kepada Quarta.id usai memberikan pemaparan pada Sosialisasi Gercep Qris (Gerakan Cinta, Bangga, Paham Rupiah, Perlindungan Konsumen dan Pakai Qris) di Benteng, Kepulauan Selayar, Rabu (12/6/2024).

“Belum terpenuhinya kapasitas digital diantaranya terjadi pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Sementara untuk digital talent semoga bisa teratasi dengan semakin dibukanya program studi teknologi informasi pada beberapa perguruan tinggi,” lanjut Ricky.

BACA JUGA: OJK Dorong Ibu Rumah Tangga Cerdas Kelola Keuangan Keluarga, Berikut Tipsnya!

Dikutip dari laman bi.go.id, Bank Indonesia (BI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. 

BI telah menerbitkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang salah satu visinya mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital, baik melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Peningkatan efisiensi, kemudahan, dan inklusivitas yang didorong oleh integrasi ekonomi dan keuangan digital diharapkan akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Menkominfo Budi Ari Setiadi: AI Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Upaya BI dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dilakukan melalui kebijakan dan program elektronifikasi yang mencakup Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), Elektronifikasi Bantuan Sosial, dan Elektronifikasi Transportasi.

Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.