JAK Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional untuk Sumatera

JAKARTA, Quarta.id – Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Desakan ini disampaikan mengingat dampak bencana semakin meluas dan berbagai akses utama kini lumpuh sehingga penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah.

Ketua For-JAK, Salman Mardira, mengatakan bahwa kondisi di sejumlah daerah terdampak sudah sangat memprihatinkan. Banyak warga yang hingga kini masih terisolasi karena jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, serta minimnya distribusi logistik.

BACA JUGA: Kolaborasi ITB, UI dan Universitas Hasanuddin Edukasi Anak Muda di Kepulauan Selayar Jadi Pribadi Melek Bencana

Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya intervensi cepat pemerintah pusat melalui penetapan status darurat nasional agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.

“For-JAK menilai pemerintah harus segera memulihkan akses komunikasi dan transportasi agar pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Masyarakat di banyak titik masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan,” ujar Salman di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa For-JAK menduga jumlah korban banjir dan longsor terutama di Aceh dapat lebih besar dari laporan resmi yang beredar saat ini. Hambatan komunikasi dan kondisi akses yang rusak membuat proses pendataan menjadi sangat lambat dan tidak menyeluruh.

BACA JUGA: Zona Anak BMKG: Perkenalkan Gempa Bumi dan Ilmu Cuaca Sejak Dini

Hal ini berpotensi menghambat upaya penyelamatan dan evakuasi di sejumlah wilayah.Selain itu, Salman menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalur darat Aceh – Medan yang saat ini menjadi salah satu akses vital distribusi barang dan logistik. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menyebabkan bantuan dari luar daerah sulit masuk dan memperlambat mobilisasi tim penyelamat.

“For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh – Medan karena jalur ini adalah nadi utama pergerakan logistik. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan,” tegasnya.

BACA JUGA: Inisiatif Sekolah Ekologis: Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Usia Dini

Sebagai langkah strategis, kata Salman, For-JAK mendesak pemerintah untuk mengerahkan angkutan udara secara masif guna menembus daerah-daerah yang kini benar-benar terisolasi. Daerah terdampak seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Nagan Raya hingga Aceh Tenggara disebut membutuhkan atensi dan dukungan udara karena jalur darat dan sungai banyak yang tidak dapat dilewati.

“Penerjunan bantuan melalui jalur udara saat ini menjadi solusi paling realistis. Banyak daerah yang tidak mungkin ditembus tanpa helikopter atau pesawat kecil,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, For-JAK menegaskan bahwa bencana ini membutuhkan kebijakan nasional yang komprehensif, bukan penanganan terfragmentasi.

Penetapan Status Darurat Bencana Nasional dinilai akan mempercepat koordinasi lintas kementerian, mempermudah pengerahan alat berat, serta memastikan bantuan dapat tiba lebih cepat ke masyarakat terdampak.

For-JAK berkomitmen terus memantau perkembangan situasi bencana dan menyampaikan data yang akurat kepada publik. For-JAK berharap agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah luar biasa demi keselamatan warga dan pemulihan Aceh secepat mungkin.