Agung Laksono Gelar Munas PMI Tandingan, Kubu JK Sebut Munasnya Dihadiri Pemerintah dan Lembaga Mitra

JAKARTA, Quarta.id– Palang Merah Indonesia (PMI) dibayangi dualisme kepengurusan menyusul langkah Agung Laksono menggelar musyawarah nasional (munas) tandingan.

Kubu Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI  periode 2024-2029 hasil Munas XXII pada 8-9 Desember 2024 di Jakarta  tidak gentar. PMI kubu JK memilih memamerkan kehadiran pemerintah dan mitra gerakan saat mereka menggelar munas.

BACA JUGA: Jusuf Kalla Kembali Terpilih sebagai Ketua PMI Masa Jabatan 2024–2029

Selain itu, PMI kubu JK menyebut melaksanakan munas dengan mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

”Meskipun ada klaim ‘konferensi paralel’, sebagai anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, PMI menyelenggarakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi ini dengan mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional,” demikian siaran pers PMI dikutip di laman pmi.or.id, Jumat (13/12/2024).

BACA JUGA: Bantu Warga Palestina, PMI Kirim 500 Unit Tenda Keluarga untuk Pengungsi Rafah

Dijelaskan, Munas PMI XXII 2024 menghasilkan beberapa keluaran penting, di antaranya:

1. Pengangkatan kembali M. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum periode 2024-2029.

2. Pembentukan Tim Formatur Pengurus PMI Pusat yang terdiri dari perwakilan berbagai daerah yang bertugas menyusun susunan Pengurus PMI Pusat masa jabatan 2024-2029.

3. Pembentukan Tim Perancang untuk mengumpulkan masukan bagi penyempurnaan rencana strategis dan kebijakan inti PMI lima tahun ke depan.

4. Memperkuat posisi PMI sebagai organisasi kemanusiaan di Indonesia yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah.

5. Pengakuan dan dukungan besar dari pemerintah atas kerja dan kontribusi PMI

BACA JUGA: PMI Salurkan Bantuan 500 Tenda untuk Pengungsi Palestina di Gaza

“Sinergi antara PMI dan pemerintah terus terjalin karena keduanya menjalankan mandat kemanusiaan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah. Hal ini terlihat dari kehadiran beberapa kementerian pada konferensi tersebut,” ujar pernyataan tersebut.

Dijelaskan, Munas XXII dibuka resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menyampaikan aspirasinya agar PMI dan pemerintah memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan peran penting PMI dalam memastikan ketersediaan pasokan darah yang aman untuk memenuhi kebutuhan nasional dan mengatasi krisis dan wabah kesehatan.

BACA JUGA: BMKG Goes to School: Bangun Kesadaran Bencana Berbasis Sekolah

Sebagai Perhimpunan Nasional, PMI merupakan anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) yang ke-68 dan mendapat pengakuan internasional dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada tahun 1950. Sejalan dengan Prinsip Persatuan, hanya satu Perkumpulan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang diperbolehkan di setiap negara.

Munas ini dihadiri oleh delegasi internasional penting, termasuk Ketua Delegasi IFRC untuk Indonesia, Timor Leste, Singapura, dan Brunei Darussalam, Ketua Delegasi ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, perwakilan Palang Merah Amerika, Palang Merah Jepang. , serta perwakilan TNI dan POLRI.